BAHTSUL MASAIL (Sebuah Kritik Metodologi)




A. PENDAHULUAN

Sudah diakui bersama bahwa di dunia Islam telah terjadi polarisasi masyarakat Muslim dalam bentuknya sebagai organisasi, komunitas atau golongan dengan orientasi gerakan, pemikiran dan ideologi yang berbeda-beda. Awal terjadinya polarisasi ini berangkat dari kasus tahkim (arbitrase) antara Ali ibn Abi Thalib dengan Mu’awiyah yang bersumber dari kekecewaan Mu’awiyah karena Ali tidak mau menghukum pembunuh-pembunuh Usman ibn Affan. Bahkan Ali dituduh oleh Mu’awiyah turut campur dalam pembunuhan Usman.[1] Dari pertikaian ini kemudian memunculkan golongan Khawarij dan Syi’ah. Pada awalnya, persoalan-persoalan yang timbul adalah masalah politik namun pada akhirnya membawa kepada persoalan-persoalan teologi.[2]
Untuk masa berikutnya, berbagai aliran mulai muncul, semisal Mu’tasilah, Murji’ah, Qodariyah, Jabariyah. Ahl al-Sunnah Wal Jama’ah atau yang biasa disebut  kelompok Sunni dan sebagainnya, dengan berbagai orientasi gerakan dan pemikiran. Kemunculan berbagai kelompok ini mengindikasikan bahwa hadis Nabi yang menjelaskan tentang terpecahnya Umat Islam menjadi 37 golongan semakin kuat. Penentuan siapa yang salah dan benar selalu memunculkan truth claim disertai dengan sikap menyalahkan kelompok lain.
Di Nusantara sendiri fenomena polarisasi juga tampak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai organisasi yang ada, baik itu orientasinya ke arah politik, keagamaan, sosial  keagamaan, pendidikan maupun orientasi yang lain, semisal Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’, Persis, LDII dan lain sebagainya sampai organisasi keagamaan yang baru saja memunculkan polemik dan kontroversi, yaitu Ahmadiyah. Masing-masing organisasi ini memiliki pijakan dan dasar tersendiri untuk memutuskan kebijakan dalam segala sisi kehidupan, baik itu berupa agama, sosial,  ekonomi, hokum, politik, pendidikan dan ideologi.
Secara garis besar,metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan oleh NU mengenai sistem pengambilan keputusan hukum dalam Musyawarah Nasional (Munas)alim Ulama NU di bandar lampung pada tanggal 21-25 januari 1992 dan bertepatan dengan tanggal 16-20 Rajab 1412H.
Dalam Al-Qur’an,[3] Allah SWT menjelaskan bahwa perbedaan yang terjadi pada manusia merupakan sunnatullah, meskipun Allah mampu untuk menyatuhkan mereka. Perbedaan yang terjadi ini muncul karena perbedaan kecendrungan umat manusia untuk “Melirik” kearah yang dikehendaki sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka masing-masing, dimana kecendrungan dan konteks manusia selalu tidak sama, bahkan terlalu jauh untuk dapat disatukan demi menyeragamkan visi dan misi kemanusiaan secara universal.
Salah satu apresiasi dan sikap terhadap perbedaan ini adalah menghargai dan toleransi terhadap setiap golongan atau kelompok serta meyakini bahwa dalam suatu kelompok atau golongan selalu ada kebenaran yang tidak diperoleh dalam kelompoknya sendiri, meskipun dengan prosentase yang sangat minim. Apresiasi dan sikap inilah yang akan mendorong kita untuk memahami sabda Nabi Muhammad SAW “ikhilaafu ummati rahmatun”. Kasadaran kita terhadap realita heterogeitas merupakan kunci awal terrciptanya kedamaian dan keselarasan(egaliter) hak setiap individudan kelompok di kehidupan dunia ini.

B. PRODUK HUKUM/LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU

Studi tentang Lajnah Bahtsul Masail (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) Nahdlatul Ulama tidak dapat dilepaskan dari tradisi pemikiran fiqh madzhabi atau fiqh empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Sudah menjadi kesepakatan Ulama sejak dahulu bahwa untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fiqh, NU mempergunakan acuan fiqh empak madzhab tersebut.[4]
Fiqh sendiri merupakan ilmu tentang masalah-masalah syar’iyyah praktis yang berkenaan dengan ‘ibadat (peribadatan), mu’amalat (transaksi dalam masyarakat), munakahat(pernikahan) dan ‘uqubat(hukuman). Sedangkan fiqh yang dipahami NU sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syar’iyyah yang berkaitan dengan amal praktis yang di ambil dan disimpulkan dari dalil-dalil tafshily (terperinci), adalah fiqh yang diletakkan oleh para mujtahid pada dasar-dasar pembentukannya, yaitu al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’ dan qiyas.[5]
Peran fiqh dalam kehidupan masyarakat muslim, termasuk warga NU, tidak dapat di pungkiri. Al-Maududi menjelaskan urgensi syari’ah dalam kehidupan, termasuk fiqh, karena sasaran syari’ah yang utama adalah membangun kehiduapan manusia berdasarkan kebaikan dan menyucikannya dari kemunkaran. Syari’ah berusaha membasmi kejahatan dalam tatanan sosial dengan melarang keburukan, menjelaskan semua penyebab tumbuh dan berkembangnya kejahatan, menutup lubang-lubang masuknya kejahatan dalam masyarakat yang dapat meracuni umat manusia.[6] Konsekunsi logis mirip dari prinsip syari’ah yang berusaha membersihkan manusia dari kemunkaran dan menuntun ke jalan yang benar adalah diintroduksikannya syari’ah secara teratur, kontinyu dan menyeluruh dalam masyarakat, sehingga akan menjadi kebiasaan dan tradisi yang melekat dalam prilaku keseharian.
Dalam tradisi pemikiran fiqh yang mengacu kepada emapat madzhab, NU mencoba memberi solusi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi masyarakat untuk melembagakan nilai-nilai baru dan tingkah laku keberagamannya. Dengan fiqh empat madzhab ini, NU secara teoritis memiliki keluasaan menerapkan kebijakan organisasi untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul. Untuk itu, NU mempunyai suatu forum disebut Lajnah Bahtsul Masail yang beranggotakan para ulama dan intelektual guna memecahkan problematika keagamaan kontemporer dan aktual yang muncul di tengah masyarakat, pesantren dan bahkan dari pengurusnya sendiri.
Walaupun Lajnah Bahtsul Masail tersebut belum otonom, dalam arti NU belum membentuknya sebagai suatu badan otonom, namun dalam Muktamar XXVIII dijokjakarta, tanggal 25-28 Nopember 1989, Komisi I (Bahtsul Masail) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.[7] Akhirnya, berdasarkan rekomendasi itu PBNU dengan surat keputusannya Nomor: 30/A.I.05/5/1990.[8]
Bahtsul Masail tidak dapat dilepaskan dari kitab acuan dalam mencari jawaban terhadap masalah yang dibahas, yaitu kitab-kitab yang sudah diakui keabsahannya oleh kalangan Nahdliyyin yang lazim disebut: al-kutub al-mu’tabarah. Namun dalam ANDU sendiri belum di jelaskan tentang standar kemu’tabaran suatu kitab dan kitab-kitab yang berafiliasi kepada empat madzhab.

C. METODE IJTIHAD

Secara umum dapat dikemukakan bahwa sistem pengambilan keputusan dalam bahtsul masail NU dirumuskan dalam tiga cara atau prosedur.[9] Pertama melalui apa yang sebut dengan taqrir jama’i. melalui cara ini permasalahan yang dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadikan rujukan. Cara taqrir dengan demikian hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangin oleh suatu pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau qaul al-faqih dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa resesve atau krikik. Qaul al-ulama yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final. Boleh jadi pandangan demikian juga berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri. Pada masa lampau ilmu dirumuskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas.[10]
Selanjutnya, memjawab permasalahan fiqh dengan pendapat tunggal hampir tidak dijumapi kecuali apabila telah menjadi ijma’. Ini lebih berkaitan dengan pernyataan fiqh itu sendiri. Fiqh yang berbasis dalil ‘amm secara apriori akan melahirkan keputusan dan pemikiran ganda, dua, tiga dan seterusnya. Terhadap kemungkinan paling dominan maka Sistem Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail (SPKBM) NU seperti ini telah memberikan alternatif pilihan yang disusun secara hirarkis, yaitu kesepakatan Nawawi-Rafi’i, pendapat Nawawi, pendapat Rafi’i, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama terpandai, dan terakhir adalah pendapat ulama yang paling wara’.[11]
Banyak hal yang melatarbelakangi pilihan Nawawi atas Rafi’i. Pertama, Nawawi dikenal sebagai muharrir madzhab Syafi’i. Di tangan ulama ini pikiran-pikiran Syafi’i terseleksi. Kedua, Nawawi dipandang sebagai muhaddits ‘aqil, sementara al-Rafi’i hanyalah faqih. Ketiga, Nawawi memiliki kecerdrungan sikap asketis lebih tinggi dari pada al-Rafi’i.
Prosedur kedua adalah ilhaq al-masail bi nadzairiha.istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah qiyas yang dipandang tidak patut dilakukan. Pada ilhaq yang diperlukan adalah mempersamakan persolan fiqh yang belum diketemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya berdasarkan teks suatu kitab (mu’tabar). Sementara pada qiyas, persoalan yang belum terjawab tersebut dirujuk langsung kepada al-Qur’an dan Hadits guna mempersamakan oleh karena antara kedua memiliki ‘illat yang sama.[12]
Meskipun prosedur ilhaqmemperlihatkan arah lebih maju, tetapi secara substansialtetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara pertama, yaitu taqlid qauli. Menurut KH. Husein Muhammad, ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak menjadi kemandekan/stagnasi (tawaqqufiyah) yang biasanya berkaitan dengan persoalan-persoalan kontemporer (al-qadlaya al-mu’ashirah)
Dr. Ahmad Zahro dalam penelitiannya terhadap seluruh keputusan hukum fiqh Lajnah Bahtsul Masail (1926-1999) menemukan setidaknya 33 keputusan yang ditetapkan dengan menggunakan metode ilhaqy, 29 keputusan diambil sebelum Munas Bandar Lampung dan 4 keputusan terjadi sesudahnya.[13]
Namun secara resmi dan eksplisit metode ilhaqy baru terungkap dan dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul/wajh sama sekali, maka dilakukan prosedur ilhaq al-masail bi nadzairiha secara jama’i (kolektif) oleh para ahlinya.[14] Sedangkan prosedur ilhaq adalah dengan memperhatikan unsure (persyaratan berikut), yaitu mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), mulhaq alaih (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara mulhaq bih dengan mulhaq alaih) oleh para mulhiq (pelaku ilhaq) yaitu ahli.[15]
Prosedur ketiga adalah istinbath. Ini adalah istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama NU. Secara esensial kedua term ini adalah sama, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari ahli terhadap persoalan-persoalan fiqh melalui teori-teori atau kaidah-kaidah fiqh. Inilah yang dikenal dengan istilah fiqh manhajy atau berijtihad secara manhajy, yakni dengan menelusuri dan mengikuti metode istinbath hukum atau jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang ditempuh oleh madzhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.[16]
Proses istinbath atau manhaj ini adalah setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab mu’tabar, juga tidak dapat diilhaqkan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab mu’tabar maka digunakanlah metode istinbath atau manhajy dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur’an, setelah tidak ditemukan lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari qaidah fiqhiyyah “daf’al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih” (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan). Hal demikian dimungkinkan karena prosedur istinbath hukum bagi metode manhajy adalah dengan mempraktekkan qawaid ushuliyyah (kaidah-kaidah ushul al-fiqh) dan qawaid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh).[17]
Pendekatan manhajy menegaskan kepada warga nahdliyyin agar hanya memakai empat mazhab yang masih di anggap relevan dengan tuntunan kehidupan beragama, sesuai Anggaran Dasar NU (ADNU). Walaupun kalau merujuk pada kitab-kitab andlan dalam lajnah Bahtsul Masail yang hampir semua keputusanya mengacu pada kitab-kitab tersebut,ternyata bermazhab kepada selain empat mazhab di perbolehkan dengan syarat mazhab yang di maksud telah terkodifikasi,sehingga dapat di ketahui persyaratan-persyaratan dan hasil –hasil ijtihad dari mazhab.[18]
Walaupun dalam memecahakan masalah yang di lakukan Lanhaj Bahtsul Masail dalam Munas ini secara praktis masih tetap sama dengan sebelum Munas,namun ada kemajuan dengan adanya penegasan teoritis dalam hal metode dan prosedur istinbath hukum ,terutama upaya penerapan metode manhajy dari empat  mazhab. Memang metode empat mazhab hingga saat ini masih di anggap representatif untuk memecahkan masalah keagamaan NU.
KH. MA.Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa kaidah-kaidah pengambilan hukum yang di rumuskan ulama terdahulu masih tetap relevan hingga kini. Jadi yang perlu di lakukan adalah pengembangan fiqh melalui kaidah-kaidah tadi,menuju fiqh yang kontekstual.[19]
Namun yang di perhatikan adalah adanya perkembangan secara konseptual terkait dengan metode yang digulirkan oleh ulama reformis di kalangan NU.[20] Momen perguliran inimakin mendapat angin segar setelah Munas Bandar Lampung yang menghasilkan keputusan tentang metode pemecahan masalah dalam Bahtsul Masail.Munculnya istilah bermazhab secara manhajy dan timbulnya gagasan untuk mempopulerkannya dapat ditelusuri sejak tahun 1987 ketika intlektual muda NU mengadakan kajian-kajian kritis terhadap kitab kuning,walaupun akhirnya mendapat tanggapan negatif dan hambatan dari beberapa ulama senior dengan melarang pelaksanaan diskusi di kantor PBNU. Namun demikian para intlektual muda tetap mengadakan diskusi-diskusi kritis di tempat lain,yaitu di P3M(Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Melalui P3M inilah hasil-hasil diskusi tersebut dipublikasikan oleh Jurnal Pesantren.[21]
           Tahun berikutnya (1988) atas dukungan KH. Sahal Mahfudl dan KH. Imron Hamzah,para intlektual muda NU mengadakan mudzakarah (seminar) dengan tema “Telaah Kitab Secara Konseptual” di pondok pesantren watucongol,Muntilan Magelang Pada tanggal 15-17 desember 1988,yang menghasilkan pokok-pokok pikiran berikut ; memahami teks kitab harus di barengi dengan konteks sosial historisnya,mengembangkan pengetahuannya  melalui kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab,memperbanyak muqabalah (komparasi mengenaihal-hal yang berbeda)dengan kitab-kitsb lsin, mengingatkan intensitas diskusi intlektual antara pakar disiplin ilmu terkait dengan materi yangtercantum dalam kitab klasik,dan menghadapkan kajian teks kitab klasik dengan wacana aktual dan bahasa yang komunikatif.[22]
           Kemudian pada pertengahan Oktober 1989 (menjelang Muktamar XXVIII) di pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak di selenggarakan halaqah (sarasehan) mengenai “Masa Depan NU”yang salah seorang pembicaranya adalah Ahmad Qodri Abdillah Azizy,mengagas perlunya redenifisi bermazhab yang kemudian dicetuskan istilah bermazhab fi al-manhaj (mengikuti metodologi).[23]






D. KESIMPULAN

            Secara garis besar,metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan oleh NU mengenai sistem pengambilan keputusan hukum dalam Musyawarah Nasional (Munas)alim Ulama NU di bandar lampung pada tanggal 21-25 januari 1992 dan bertepatan dengan tanggal 16-20 Rajab 1412H. Anggaran dasar NU (ADNU) Bab II pasal 3 hasil muktamar NU ke 30 di Kediri, 21-27 Nopember 1999 menyatakan NU sebagai jam’iyyah diniyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal jama’ah dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali. Sejak Muktamar ke 1 sampai dengan XXX, Bab II pasal 3 ADNU ini walaupun secara redaksional mengalami perubahan, namun substansinya belum pernah berubah dan tetap berlaku sampai sekarang:
a.  Dalam statuten perkoempoelan Nahdlotoel ‘Oelama di soerabaja tahun 1930 fatsal 2 disebutkan,  Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: Memagang dengan tegoeh pada salah satoe dari madzhabnja Imam ampat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris Asj-Sjifi’i, Imam Malik Bin Anas, Imam Aboehanifah An-Noe’man, ataoe Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan apa sadja jang menjadikan kemaslahatan agama Islam.
b.  Dalam Anggaran Dasar Partai Nahdlatul Ulama tahun 1952 pasal 2 tentang Azas dan tujuan disebutkan Nahdlatul Ulama berazas agama Islam dan bertujuan: a. Menegakkan Syari’at Islam dengan berhaluan salah satu dari 4 madzhab: Syafi’i, Maliki dan Hambaili. b. Melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat.
c.  Dalam Anggaran Dasar NU (keputusan Muktamar XXVII tahun 1989) pasal 3 tentang aqidah disebutkan NU sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jama’ah dan mengakui salah satu madzhab empak: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.
d.  Dalam Anggaran Dasar NU (keputusan Muktamar XXVIII tahun 1989) pasal 3 disebutkan NU sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jama’ah dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.



Adapun metode ijtihad Bahtsul Masail Pertama melalui apa yang sebut dengan taqrir jama’i. melalui cara ini permasalahan yang dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadikan rujukan. Cara taqrir dengan demikian hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada.

Kedua adalah ilhaq al-masail bi nadzairiha.istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah qiyas yang dipandang tidak patut dilakukan. Pada ilhaq yang diperlukan adalah mempersamakan persolan fiqh yang belum diketemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya berdasarkan teks suatu kitab (mu’tabar).


DAFTAR PUSTAKA
           
Harun Nasution, Teologi Islam, (Jakarta: UI-Press, th. 1986)
           
KH. MA. Sahal Mahfud, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: Lkis,1994)

Abu al-A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, terj. Asep Hikmat (bandung: Mizan, 1995),

Dr. Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU,(Yogyakarta: LkiS, 2004)

KH. Husein Muhammad, “Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik”, dalam Kritik Nalar Fiqh  NU, (Jakarta: LAKPESDAM,2002)
  
Dr. Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta LKiS,2004)

Dr. Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU,(Yogyakarta: LkiS, 2004)

KH. MA. Shahal Mahfudl,Nuansa Fiqh Sosial,(Yogyakarta :LKiS,1994)

Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi kuasa. Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta :LKiS,1994)

Dr.Ahmad zahro,Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999,Tradisi intlektual NU(Yogyakarta;LKiS,2004)









[1] Tarikh al-Thabari, (Kairo; Dar al-Ma’arif, Jdl. V, th 1963),hlm 7
[2] Harun Nasution, Teologi Islam, (Jakarta: UI-Press, th. 1986) hlm 6
[3] Untuk lebih jelasnya lihat al-Qur’an Surat an-Nahl (93), Yunus (19), Hud (118-119) dan asy-Syura (8). Dalam ayat-ayat ini, dijelaskan tentang kecendrungan manusia untuk selalu berbeda dalam segala hal. Perbedaan manusia disebatkan dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Pertama, merupakan ketetapan Allah untuk menentukan apakah seseorang mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah atau sebaliknya. Kedua, yaitu faktor eksternal dimana seorang memiliki kehendak sendiri untuk menentukan langkah langkah kehidupannya berdasarkan pandangannya terhadap dunia (View of world
[4] Anggaran dasar NU (ADNU) Bab II pasal 3 hasil muktamar NU ke 30 di Kediri, 21-27 Nopember 1999 menyatakan NU sebagai jam’iyyah diniyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal jama’ah dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali. Sejak Muktamar ke 1 sampai dengan XXX, Bab II pasal 3 ADNU ini walaupun secara redaksional mengalami perubahan, namun substansinya belum pernah berubah dan tetap berlaku sampai sekarang:
a.   Dalam statuten perkoempoelan Nahdlotoel ‘Oelama di soerabaja tahun 1930 fatsal 2 disebutkan,  Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: Memagang dengan tegoeh pada salah satoe dari madzhabnja Imam ampat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris Asj-Sjifi’i, Imam Malik Bin Anas, Imam Aboehanifah An-Noe’man, ataoe Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan apa sadja jang menjadikan kemaslahatan agama Islam.
b.   Dalam Anggaran Dasar Partai Nahdlatul Ulama tahun 1952 pasal 2 tentang Azas dan tujuan disebutkan Nahdlatul Ulama berazas agama Islam dan bertujuan: a. Menegakkan Syari’at Islam dengan berhaluan salah satu dari 4 madzhab: Syafi’i, Maliki dan Hambaili. b. Melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat.
c.   Dalam Anggaran Dasar NU (keputusan Muktamar XXVII tahun 1989) pasal 3 tentang aqidah disebutkan NU sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jama’ah dan mengakui salah satu madzhab empak: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.
d.   Dalam Anggaran Dasar NU (keputusan Muktamar XXVIII tahun 1989) pasal 3 disebutkan NU sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jama’ah dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.
[5] KH. MA. Sahal Mahfud, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: Lkis,1994), hlm 30. Tampaknya Penulis buku ini belum dapat melepaskan diri dari term fiqh Syafi’i yang didasarkan pada empat asas tersebut.
[6] Abu al-A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, terj. Asep Hikmat (bandung: Mizan, 1995), hlm.70-71
[7] Dr. Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU,(Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 3
[8] Ibid, hlm 3
[9] KH. Husein Muhammad, “Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik”, dalam Kritik Nalar Fiqh  NU, (Jakarta: LAKPESDAM,2002), hlm 27-33
[10] Prosedur pertama ini merupakan kesamaan dari taqlid qauli yang hanya menetapkan hukum persoalan yang sudah ada jawabannya, seolah-olah meneguhkan kembali keputusan hukum yang telah ditetapkan ulama terdahulu. 
[11] Mencermati cara seperti ini,dapat dikatakan bahwa Imam Nawawi telah ditempatkan  pada posisi paling atas. Ia mengungguli ulama terpandai, bahkan mengungguli pikiran-pikiran mayoritas. Diktum rumusan keputusan seperti ini yang diambil dari kitab I’anah al-Tharibin, karya Imam al-Dimyathi, yang sangat popular di pesantren, telah menempatkan pikiran personal mengungguli pikiran-pikiran kolektif. 
[12] Ini jelas memperlihatkan ketidakberanian pemikir fiqh nahdliyyin untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari’ah. Mereka masih cenderung untuk mempertautkan persoalan-persoalan yang muncul dengan persoalan-persoalan yang sudah ada jawabannya dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan. 
[13] Dr. Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta LKiS,2004) hlm.121
[14] KH. A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama,(Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press 1997), hlm,365
[15] Ibid, hlm. 367
[16] Ibid, hlm. 364
[17] Ibid, hlm. 367
[18] Op cit,hal.168
[19] KH. MA. Shahal Mahfudl,Nuansa Fiqh Sosial,(Yogyakarta :LKiS,1994),hal.49

[20] Pemikiran Abdurrahman Wahid,Masdar Farid Mas’udi dan lain-lain dapat di baca dalam Feillard,NU vis-à-vis Negara,hal.377-378
[21] Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi kuasa. Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta :LKiS,1994),hal.222
[22] Dr.Ahmad zahro,Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999,Tradisi intlektual NU(Yogyakarta;LKiS,2004) hal.128-129
[23] Baca Ahmad Qodri A.Azizy,islam dan permasalahan Sosial,(Yogyakarta:LKiS,2000),10-12dan 50-54

About the Author

RIZAL RIZLA

Author & Editor

Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.

1 komentar:


iklan

 

Copyright © Berbagi Menuju Lebih Baik. All rights reserved. Template by CB Blogger & Templateism.com