SEJARAH, JENIS DAN PERKEMBANGAN PERATURAN PERUN DANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN
Perundang-undangan di Indonesia, Istilah dan Pengertian Perundang-undangan Secara etimologis Perundang-undangan berasal dari istilah ‘undang-undang’, dengan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’. Imbuhan Per-an menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan. Ketidaksepakatan berbagai ahli sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan.
Menurut Penulis istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Jadi kriteria suatu produk hukum disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan menurut penulis, berturut-turut harus:
1. bersifat tertulis
2. mengikat umum
3. dikeluarkanolehPejabatatauLembagayangberwenang
Ada Beberapa asas dalam perundang-undangan yaitu antara lain:
a. asas Undang-undang tidak berlaku surut
b. asas Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
c. asas Lex Specialis derogat Lex Generalis (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum)
d. asas Lex posteriore derogat lex priori (Udang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu/lama).
e. asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat, asas ini misalnya secara tegas dicantumkan dalam pasal 95 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara 1950.
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (recht staat), dilihat dari sejarahnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di indonesia diawali dari produk atau peninggalan penjajahan kolonial belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, peraturan-peraturan itu telah beberapa kali mengalami perubahan. begitu pula mengenai jenisnya, ada banyak jenis peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh legislatif tingkat pusat maupun daerah, yang mana kesemuanya itu ada hierarki atau tingkatan-tingkatannya yaitu antara lain dimulai dari:
1. UUD 1945
2. UU/ Perpu
3. PP
4. Pepres
5. PERDA.

B. PEMBAHASAN
Sejarah, jenis dan perkembangan peraturan perundang undangan Indonesia dimulai pada Periode Kolonial Belanda, yaitu yang sistem hukumnya sistem hukum Eropa Belanda yang berakar pada Tradisional dan Romawi Kristiani:
1. Grondwet1848 dan Regerings reglement 1854 sebagai dua produk konstitusional yang mempengaruhi sistem hukum Hindia Belanda.
2. Kebijakan liberalisme seiring dengan masuknya VOC (pertengahan abad19)
3. Politik etik pemerintahan(1890)
Tata hukum masyarakat pribumi pada saat itu menurut Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, ter Haar ialah antara lain:
1. Hukum Islam
2. Hukum adat
Dilihat dari Jenis Peraturan masa Hindia Belanda antara lain:

1. Wet Dibentuk Oleh: Regering + Staten General.
2. Algemene Maatregel Van Bestuur (Amvb) Dibentuk Oleh: Kroon + Menteri
3. Ordonantie Dibentuk Oleh Gouverneur Generaal + Volksraad (Dewan Rakyat)
4. Regerings verordering (Rv) Dibentuk Oleh: Gubernur Jenderal
Pasal 131 IS 1925 (modifikasi pasal 75 RR 1984: asas-asas umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan)
1. Pasal131 (1): Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara harus diatur dengan ordonansi.
2. Pasal131 (1) huruf a: Terhadap orang Eropa harus berdasarkan konkordansi;
3. Pasal131 (1) huruf b: Terhadap orang timur asing dan pribumi dapat diberlakukan hukum barat manakala dirasakan diperlukan.

Diakhir pemerintahan Belanda ternyata banyak kordonansi yang diperlakukan sama bagi seluruh penduduk, misalnya: Ordonansi Catatan Sipil, pelayaran, pendaftaran kapal, perjudian, hukum usaha, dan hukum koperasi.
Usaha Unifikasi (dan Kodifikasi)
1. Unifikasihukumpidanatahun1915 (Stb. 1915 No. 732 jo. Stb. 1917, 645), danmulaiberlaku1 Januari1918
2. Tetapi, unifikasi (dan kodifikasi) hukum perdata yang disusun Cowan sejaktahun1920 telah gagal.
3. Penggagalan ini atas jasa C. Van Vollenhoven pakar etnografi hukum Leiden University: “keberatan manakala hukum rakyat pribumi yang berkedudukan mayoritas harus diabaikan untuk membukakan jalan bagi diberlakukannya Hukum Eropa.”
4. Yuris Indonesia yang berguru ke C. Van Vollenhoven: Gondo koessoemo, Soebroto, Soeripto Wirjowadono ,Soepomo ,Soekanto, dan Hazairin ,kemudian berpengaruh pada pembelaan hukum adat (masyarakat pribumi, utamanya pasca kolonial)

Upaya membela tatanan hukum pribumi
1. Amandemenvan Idsinga. Perlawanan terhadap kebijakan kolonial dilakukan van Vollenhoven (1905)dalam rangka mempertahankan hukum adat: penerapan Hukum Eropa secara sepihak akan mengancam ambruk nyata tanah pribumi
2. Ketika KUH Perdata hendak diterapkan ke Hindia Belanda tanpa kecualinya, kembali Voolenhoven melawan dengan tulisan: De StrijdOmAdatrecht(1914).
3. FakultasIndologi: Treub (mantan Menteri) dan Gerretson (didukung Bataafsche Petroleum Maatschapy) vs. C van Vollenhoven
Mengenai Bagaimana proses masuknya hukum Eropa ke Indonesia pada fase pasca-kolonial ada beberapa Periodisasi Perkembangan Tata dan Sistem Hukum Pasca Kolonial yaitu antara lain:
1). Pada tahun 1940-1950 yang dikenal dengan masa (Transisi atau Peralihan):
a. tahun 1940-1942
merupakan Fase akhir berlakunya hukum kolonial
- Unifikasi Hukum Perdata masih belum bisa dilakukan karena pembiayaan yang mahal dalam penyelenggaraan badan-badan pengadilan
- Dualisme dan Pluralisme Hukum Kolonial Penggolongan rakyat dalam 3 golongan (ps. 109 Regeringsreglement1854 diteruskan ps. 163 Indische Staatsregeling1925): Eropa; Pribumi; dan Timur Asing (Cina dan Timur Asing lain bukan China)

SELENGKAPNYA

About the Author

RIZAL RIZLA

Author & Editor

Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.

0 komentar:

Post a Comment


iklan

 

Copyright © Berbagi Menuju Lebih Baik. All rights reserved. Template by CB Blogger & Templateism.com