Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional

A.PENDAHULUAN

Sejak beberapa tahun terakhir ini terorisme menjadi salah satu wacana yang akrab di telinga kita misalnya saja tragedi di WTC, Bom Bali, BEJ, Marriot dan Bom di depan Kedubes Australia kuningan pada tanggal 9 September 2004 lalu mengguncang hati kita dengan kengerian yang luar biasa, ribuan orang meninggal, trauma, luka dan cacat seumur hidup dalam waktu seketika, pengesahan Perpu No.1 Tahun 2002 menjadi UU No. 15 Tahun 2003 mengundang kontroversi dan polemik diantara para ahli hukum, mulai dari mengenal definisi sampai apakah terorisme dapat dikatakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula, pemberlakuan asas retroaktif kepada para pelaku bom bali, dan pernyataan tidak sah Mahkamah Konstitusi terhadap pemberlakuan asas tersebut.
Pasca aksi teror 11 September 2002 di Amerika Serikat, seluruh dunia berada dalam ancaman terorisme, dengan dimotori Amerika Serikat ditabuhlah genderang perang melawan terorisme. Berbagai kebijakan anti teror segera di terapkan di berbagai negara, menurut laporan Amnesty International dalam laporan berjudul ”Charting the War on Terrorism” disebutkan negara-negara yang telah menerapkan kebijakan anti teror pasca tragedi 911 berikut akibat yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan tersebut, diantaranya Amerika Serikat, dibawah USA Patriot Act lebih dari 10.000 orang dari Timur Tengah dan negara muslim lainnya ditangkapi oleh kepolisian Federal untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, di Australia kewenangan diberikan kepada Jaksa Agung untuk melarang kegiatan kelompok-kelompok minoritas tertentu dan mengurangi hak-hak tersangka dalam tahanan, di India, undang-undang pencegahan anti terorisme memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menahan tersangka selama tiga bulan tanpa adanya tuduhan, di Nepal malah didekalarasikan bahwa negara dalam keadaan bahaya, akibatnya puluhan orang termasuk wartawan, dosen dan mahasiswa. Serta banyak lagi negara-negara yang telah menerapkan kebijakan anti teror dengan dalih menjamin keamanan warga negaranya, namun di satu sisi kemudian mengurangi beberapa hak-hak yang sangat mendasar dari warga negara itu sendiri.
Indonesia sendiri pasca bom Bali 12 Oktober 2002 kemudian segera memberlakukan Perpu No1 dan 2 tahun 2002 pemberantasan tindak terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi UU no 15 dan 16 tahun 2003. ada beberapa masalah dengan pemberlakuan UU ini, pertama mulai dari defenisi tentang apa saja yang disebut tindak terorisme, pendefenisian ini sangat mudah untuk diterjemahkan salah oleh banyak pihak dengan berbagai latar belakang kepentingan, kedua memperkenankan dilakukannya penyadapan telepon, rekening dll., ketiga UU ini juga memberikan kewenangan kepada Intelijen dari BIN maupun TNI untuk terlibat dalam proses pra-judicial, padahal BIN dan TNI adalah lembaga non-judicial yang tidak boleh terlibat dalam kegiatan pra-judicial yang menjadi kewenangan POLRI dan Kejaksaaan, hal ini mengancam prinsip the independency of judiciary yang juga memungkinkan orang ditangkap hanya berdasarkan laporan intelijen. Dilema yang terjadi kemudian adalah warga negara dihadapkan pada pilihan hak akan kebebasan atau hak akan rasa aman (liberty and security). Hina Jilani seorang Special Repporteur for Human Rights Defenders dari PBB mengatakan “seluruh Negara baik demokratis maupun otoriter, kini sama-sama mengkondisikan warganya untuk memilih antara liberty atau security”.
Di negara manapun di dunia ini sedang mengalami perubahan besar tentang paradigma keamanan dan kebebasan warganya, setiap negara harus berpikir ulang tentang bagaimana menata kembali hak-hak warga negara dalam konteks perang melawan terorisme. Di negara maju seperti Inggris, warganya berkali-kali mengajukan protes ke pemerintah akibat tindakan penyadapan telepon yang dilakukan oleh aparat polisi dan intelijen di Inggris. Hak atas rasa aman dan hak dasar yang bersifat non-derogable rights (hak yang tak bisa dihilangkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, hak ini juga tercantum dalam UUD 1945 pasal 28I amandemen kedua, hak tersebut seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut) adalah merupakan dua hak yang menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhinya, kedua hak ini tidak bisa menggantikan satu sama lain, negara harus menjamin keamanan warga negara tanpa harus mengurangi hak-hak dasar yang dimaksud tersebut. Harus ada sistem penanganan aksi terorisme dengan tetap menjamin hak-hak warga negara.

B. DEFINISI TERORISME
Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non-kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala yang lebih kecil dari pada perang, dari segi bahasa istilah terorisme berasal dari perancis pada abad ke-18, kata terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin terrere (gemetaran), deterrere (takut).
Istilah terrorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik. Istilah terrorisme (terrorism) dan teroris (terrorist) sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasikan efek yang mana “terrorisme” terjadi hanyalah istilah untuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang orang yang diserang, polarisasi itu terbentuk karena ada relativitas. Sedangkan “teroris” merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai pada non-konformis politik.
Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka, negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah untuk kombatan mereka, misalnya antara lain para militer, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara bagaimanapun lebih diterima dari pada yang dilakukan oleh teroris, yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan, negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil tetapi tidak diberi label sebagai teroris meski kemudian muncul istilah state terrorism. Namun masyarakat membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak kenal kompromi, korban bisa jadi militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya, miskin, siapapun diserang.
Kebanyakan dari definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi, dan legitimasi dari aksi terorisme tersebut. Pada bulan november 2004 PBB mendefinisikan terorisme sebagai segala aksi yang dilakukan untuk menyebabkan kematian atau kerusakan yang serius bagi para penduduk sipil, non kombatan dimana tujuan dari aksi tersebut berdasarkan konteksnya adalah untuk mengintimidasi suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sedikitnya ada tiga elemen yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi unsur definisi diatas, yaitu Motif Politik, Rencana atau Niat, dan Penggunaan Kekerasan Jika dicermati definisi hukum terorisme ini, maka dapat dilihat bahwa definisi ini hanya melihat dari sisi aksi kekerasan atau violent action dari terorisme. Hal ini dapat diartikan bahwa jika sebuah tindakan yang tidak memakai aksi kekerasan tetapi mempunyai efek yang sama, tidak masuk dalam definisi hukum tersebut diatas.
Secara hipotetis, jika seorang ahli komputer menyerang atau melakukan hacking, terhadap sebuah alat transportasi massal, yaitu kereta api yang memakai sistem komputer. Tindakannya berakibat bertabrakannya dua buah kereta api tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan ahli komputer tersebut tidak masuk dalam kategori aksi terorisme karena dia tidak melakukan tindakan kekerasan yang diharuskan dalam definisi hukum diatas. Dalam kerangka hukum internasional, sebuah perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional , hanya dapat berlaku untuk suatu negara jika negara itu tunduk pada perjanjian tersebut atau consent to be bound. Jika dikaitkan dengan permasalahan definisi hukum terorisme, maka secara teoritis dapat dengan mudah diambil suatu ketundukan pada suatu definisi hukum akan terorisme.
SELENGKAPNYA

About the Author

RIZAL RIZLA

Author & Editor

Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.

0 komentar:

Post a Comment


iklan

 

Copyright © Berbagi Menuju Lebih Baik. All rights reserved. Template by CB Blogger & Templateism.com